Ali Sadikin
Letnan Jenderal TNI KKO AL (Purn) H Ali Sadikin (Bang Ali) menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana karena dinilai berjasa luar biasa terhadap negara dan bangsa, khususnya mengembangkan Kota Jakarta sebagai Kota Metropolitan. Presiden Soekarno mengangkat putera bangsa kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 ini sebagai Gubernur Jakarta lantaran dianggap kopig alias keras kepala. Dia berhasil sebagai pemimpin justru karena pembawaannya yang keras itu.
Ia juga termasuk salah seorang penggagas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Pendiri Taman Ismail Marzuki, Taman Impian Jaya Ancol, Pekan Raya Jakarta, Gelanggang Mahasiswa, Gelanggang Remaja, Pusat Perfilman Usmar Ismail serta berbagai bangunan bersejarah seperti Museum Fatahillah, Museum Tekstil, Museum Keramik, Museum Wayang serta mengembalikan fungsi gedung-gedung bersejarah, seperti Gedung Juang 1945 dan Gedung Sumpah Pemuda.
Penyematan Bintang Penghargaan dilaksanakan pada Kamis pagi, 14 Agustus 2003 di Istana Negara. Peristiwa itu mengingatkannya pada peristiwa 37 tahun lalu. Tahun 1966, ia berdiri di depan Presiden Soekarno dalam upacara pelantikan Gubernur Jakarta. Kamis kemarin, ia berdiri di depan putri Bung Karno yang bernama Megawati Soekarnoputri dalam suatu upacara yang khidmat selama 20 menit untuk menerima Bintang Mahaputra Adipradana. Istana Negara adalah tempat yang tidak pernah diinjaknya setelah ia dijuluki oleh para pemimpin Orde Baru sebagai pembangkang.
Ia datang ke Istana Negara bersama istrinya, Linda Mangaan, dan putra bungsunya, Yasser Umarsyah.
Selama upacara berlangsung, Ali Sadikin disediakan kursi untuk duduk, tetapi ia tetap berdiri. Seusai upacara, Megawati mempertanyakan kesehatannya. Ali Sadikin mengatakan, kakinya tidak bisa tahan berdiri lama. Puluhan wartawan kemudian mengelilinginya. Sekali-sekali istrinya memberikan air putih. Suara Ali Sadikin di depan para wartawan masih lantang.
Bang Ali, demikian ia akrab disapa, tidak menyangka mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana. Ia mendapat informasi bahwa ia dinilai patut menjadi tokoh simbol bagai pembinaan budaya dan pariwisata. "Saya heran karena saya bukan budayawan. Tapi, katanya, saya berhasil membangun Jakarta sebagai kota budaya dan kota pariwisata," ujar pria kelahiran Sumedang tanggal 7 Juli 1927 itu.
Gubernur Ali Sadikin (Kanan)
Gayanya memimpin Bang Ali dinilai cocok dengan kondisi Ibu Kota yang semrawut dan memerlukan kedisiplinan. Ternyata pilihan Soekarno tidak salah. Jenderal Angkatan Laut ini mampu menyulap Jakarta dari sekadar sebagai pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan sekaligus industri.
Sikap keras orang Sumedang, Jawa Barat, ini bukan cuma ditujukan kepada aparatnya yang tidak berdisiplin. Ketika memimpin Jakarta selama 10 tahun, ia juga dikenal kuat dalam mempertahankan prinsip. "Sebagai gubernur, saya harus melindungi dan menyejahterakan rakyat. Itu prinsip saya," katanya.
Caranya? Inilah yang mengundang kontroversi. Ia membuat gebrakan dengan melegalisasi perjudian. Untuk mengisi pundi anggaran daerah, Ali juga nekat mengizinkan bar dan panti pijat. Yang penting baginya, ada dana untuk membuat mulus jalan-jalan di seluruh Jakarta. Kritik keras yang datang dari para ulama tidak didengarnya.
Soal ijin perjudian tidak terlepas dari minimnya anggaran Pemda dalam upaya membangun Jakarta. Pada saat pertama kali menjabat, Bang Ali membuat rencana program pembangunan Jakarta. Saat itu dibutuhkan uang banyak untuk melakukan pembangun demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan anggaran Jakarta yang tersedia hanya Rp 66 juta, sementara jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa. Padahal pemerintah kolonial Belanda dulu hanya menyiapkan kota ini untuk menampung 600 sampai 800 ribu orang. Lalu, ia mengumpulkan seluruh unsur pimpinan daerah dan menjelaskan bahwa Jakarta butuh duit sangat besar.
Bang Ali bertanya ke mereka, "Saudara-saudara ini dapat berapa, sih, penghasilan dari judi? Akan saya ganti, malah bisa lebih tinggi." Mereka tidak bisa melawan. Sebab, uang dapat, tanggung jawab juga lepas. Nah, waktu itu ada empat tempat judi yang dijaga tentara. Lalu staf saya langsung mengatur, semua duit dari judi langsung masuk ke rekening bank. Dari judi ini setahun dapat sekitar Rp 40 miliar.
Selain judi, Ali Sadikin juga membuka tempat hirusan dan melegalisasi pelacuran. Namun ia mengatakan upaya itu sebagai bagian dari melayani masyarakat. Karena itu, ia berani membuka judi, steam bath, dan klub-klub, terutama untuk orang asing. Kalau habis bekerja, mereka biasanya tak mau pulang dulu, tapi pergi ke klub untuk minum kopi, setelah itu baru pulang. Pembukaan klub-klub itu dilakukan untuk melayani masyarakat kelompok ini.
Sedangkan pelacuran, karena dulu setiap menjelang malam di Jakarta bertebaran "becak komplet". Maksudnya, di dalam ada pelacurnya. Si tukang becak itulah yang menjadi makelarnya. Daripada berkeliaran dan meresahkan warga Jakarta, maka dibuatlah lokalisasi di Kramat Tunggak. Dulu, tanah yang digunakan untuk tempat pelacuran itu sudah dibeli. Anehnya, kok sekarang masyarakat yang datang belakangan menuntut ganti rugi. Itu berarti arsip bukti aset-aset Pemda itu lenyap entah ke mana sekarang.
Ketika Sutiyoso berniat mengikuti langkah yang ditempuh Bang Ali, ternyata respon masyarakat berbeda. Banyak masyarakat yang menentang rencana Bang Yos. Menurut Bang Ali, situasi sekarang rakyatnya sudah lain. Sekarang kenyataannya sudah rusak akibat politik dan segala macam. Sehingga masyarakat makin tidak terkendali. DPRD dulu lain dengan sekarang. Sekarang juga ada LSM dan segala macam.
Wataknya yang keras masih tergambar pada kerutan-kerutan wajah Ali Sadikin, yang kini berusia 75 tahun. Kondisi fisiknya mulai lemah. Ia tidak bisa lagi berolahraga angkat besi, kegemarannya. Pendengarannya pun mulai menurun. Bahkan sekarang ia perlu memakai alat bantu dengar di telinga. Kata dokternya, berkurangnya fungsi pendengarannya berkaitan dengan penyakit ginjalnya.
Ali Sadikin memang baru saja dirawat di rumah sakit militer di Ghuang Zhou, Cina, selama tujuh bulan karena penyakit yang dideritanya. Ia bisa pulang setelah mendapat cangkokan ginjal, tapi berat tubuhnya berkurang 25 kilogram. Yang tidak pernah surut adalah semangatnya. Apalagi bila berbicara tentang Jakarta. Dia tak lelah menjelaskan dengan runtut dan detail berbagai program yang dijalankannya selama dua periode menjabat Gubernur Jakarta. Saat menerima tugas sebagai gubemur pada 1966, inflasi mencapai 600 persen. Sarana pendidikan, kesehatan, pasar, dan tempat ibadah jumlahnya tidak mencukupi untuk melayani masyarakat Jakarta. Sedangkan anggaran yang ada hanya Rp 66 juta.
Pada akhir masa jabatannya tahun 1977, dia meninggalkan uang di kas daerah sebesar Rp 89,5 miliar. Juga, jalan-jalan yang mulus, penambahan ratusan sarana pendidikan dan kesehatan, terminal bus, dan pasar. Ali Sadikin juga mewariskan sejumlah bangunan penting seperti Taman Ismail Marzuki bagi para seniman, dan sebuah gelanggang mahasiswa di daerah Kuningan.
Ketika disinggung ia memiliki andil dalam pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Ali Sadikin meluruskan bahwa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berdiri karena gagasannya bersama dengan Ny Tien Soeharto (almarhumah). "Kalau tidak ada beliau, TMII tidak lengkap. Beliau bisa memerintahkan tiap provinsi membangun paviliun di tempat itu. Itu jasa Ibu Tien," katanya.
Sementara kawasan Ancol berasal dari gagasan Bung Karno, orang yang sangat dihormati dan disayangi. Taman Ismail Marzuki berdiri untuk mengenang Ismail Marzuki yang merupakan seniman dan pahlawan. Kebun Binatang adalah salah satu tempat konsentrasi pariwisata.
Sayang, ketika Kota Jakarta genap berusia 475 tahun, tepatnya pada 22 Juni lalu, sebagian besar gedung itu telantar atau berubah fungsi. Sebagian areal gelanggang mahasiswa tersebut disulap menjadi pertokoan. Harapan untuk menjadikan Pusat Perfiliman Usmar Ismail sebagai Hollywood-nya Indonesia pun tak terwujud.
Perubahan Jakarta saat ini membuatnya merasa dikhianati. Berbagai fasilitas untuk rakyat yang sudah dibangunnya ternyata tidak dipelihara, ada yang rusah, bahkan sebagian ditukar-guling (ruilslag). Menurut pandangannya, para penggantinya sebagai Gubernur Jakarta tidak ada yang menambah fasilitas untuk rakyat.
Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro di Jalan H.R.Rasuna Said yang dimaksudkan para mahasiswa mempunyai tempat untuk kumpul-kumpul, sekarang malah diganti menjadi pertokoan. Lalu gelanggang remaja di Bulungan malah disewakan untuk swasta. Gedung Perfilman Usmar Ismail di Kuningan yang diproyeksikan menjadi pusat film semacam Hollywood di Amerika Serikat, sekarang tanahnya di-ruilslag. Dulu di tiap kecamatan juga ada balai rakyat yang bisa dipakai untuk hajatan, olahraga, dan segala macam, tetapi sekarang entah ke mana.
Meskipun kecewa terhadap kinerja Gubernur Jakarta sesudahnya, Bang Ali tidak mau melakukan penilaian itu sebagai kesalahan pribadi. Sebab, kepemimpinan seorang gubernur itu ditunjang oleh perangkat dan aparat pemerintahan.
Nasib Sutiyoso saat ini dianggapnya hampir sama dengan waktu pertama ia menjadi gubernur tahun 1966. Tetapi keadaan sekarang bukan cuma ekonomi yang bangkrut. Semuanya hancur, termasuk juga moralnya. Dulu menurutnya, koruptornya masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang, sudh membengkak berkali lipat.
Melihat kondisi saat ini, Bang Ali teringat ramalan Ronggowarsito. Sekarang ini sudah zaman edan. Kita tidak punya tokoh untuk dicontoh, karena semuanya edan. Di samping itu, aparat juga kurang tegas. Hal ini kemungkinan karena gaji pegawai negeri itu paling cukup untuk 10 hari. Padahal, pada zaman ia memimpin dulu, gaji anggota DPRD ditentukan setidaknya 80 persen dari gaji DPR pusat.
Menangani Ibu Kota menurutnya perlu penanganan serius dan berkelanjutan. Namun hal ini tidak berarti seorang gubernur harus menjabat hingga dua kali masa jabatan. Yang penting, menurutnya, harus ada program jangka panjang, misalnya untuk 20 tahun. Selain itu, pengganti gubernur yang menjabat itu nantinya tidak sok-sokan dengan terus menggagas idenya sendiri, seolah-olah ide gubernur lama itu salah dan hanya ia sendiri yang punya ide yang benar. Mereka harus meneruskan program itu. Membina kota itu bukan membina keluarga yang bisa beberapa tahun saja.
Di tingkat nasional pun sebetulnya juga harus ada program jangka panjang. Sehingga siapa pun yang jadi presiden mempunyai pegangan. Masalah yang ada sekarang ini adalah tidak adanya program jangka panjang berskala nasional. Program pembangunan jangka panjang praktis hancur setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak tahun 1997. Perumusan program jangka panjang masih terus diupayakan dan masih menjadi wacana yang belum sampai pada solusi.
Dulu Bang Ali menjabat Gubernur DKI Jakarta sampai dua periode (1966-1977). Satu tahun pertama digunakan untuk menentukan dasar-dasar pembangunan. Baru pada tahun kedua bisa menjalankan visi, misi, dan program yang telah dibuat. Kebetulan pada sat itu dirinya tidak terbawa intensitas politik nasional, jadi bisa konsentrasi pada program. Tokoh-tokoh politik nasional sendiri saat itu perhatiannya sibuk menjatuhkan Soekarno dari kursi presiden.
Selama masa Orde Baru, Gubernur DKI kebanyakan berasal dari militer atau militer yang sudah pensiun. Hal ini dijelaskannya karena kekuasaan Orde Baru itu adalah kekuasaan tentara dan Golkar. Maka bukan hanya DKI saja melainkan banyak bupati dan gubemur di berbagai propinsi di Indonesia berasal dari tentara dan Golkar. Angkatan Darat pun menjadi alat kekuasaan. Tapi menurutnya itu bukanlah kesalahan institusi Angkatan Darat. Ini adalah masalah politik. Kesalahan ada pada mantan Presiden Soeharto.
Ia juga bertanya, siapa yang melakukan perebutan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru? Tapi, sekarang apa ada masyarakat yang menuntut Soeharto untuk diadili? Yang dituntut hanya korupsi yayasan. Padahal yang dituntut korupsi itu hanya sebesar Rp 1,2 triliun. Jumlah itu termasuk kecil jika dibandingkan dengan utang nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah. Belum lagi utang swasta yang banyak sekali.
Sebagai ibukota yang dikelilingi kota-kota di sekitarnya, Pemerintah DKI perlu melakukan kerja sama dalam mengatasi masalah yang saling berkaitan dengan tetangganya. Masalah yang sering muncul di DKI adalah banjir kiriman dari Bogor. Jika DKI terjadi banjir, maka gubernur tidak bisa disalahkan begitu saja. Apalagi, banjir tersebut bukan karena tingginya curah hujan di Jakarta melainkan kiriman dari wilayah yang lebih tinggi dan menyalurkan air sungai ke Jakarta.
Pada zaman Belanda terdapat sekitar 200 waduk untuk menampung air yang letaknya di Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Sekarang sebagian besar sudah diuruk untuk pembangunan realestat oleh bupati-bupati di wilayah itu. Tidak lagi ada koordinasi antar pimpinan daerah.
Hal tersebut juga berlaku bagi penanganan masalah sampah. Tangerang dan Bekasi tidak mau menampung sampah dari Jakarta. Padahal hidupnya Bekasi karena pengaruh dan perkembangan Jakarta. Adanya pabrik segala macam itu karena Jakarta telah penuh dengan pembangunan, maka terus merembet ke sana. Anggaran pendapatan di Bogor, Bekasi dan Tangerang sangat besar, melampaui kota-kota lain. Itu pun karena terimbas perekonomian di Jakarta. Kalau malam hari orang Jakarta tinggal di sana dan membayar pajak tanah dan rumah untuk ketiga daerah itu.
Solusinya, antara Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) itu harusnya dibuat sebuah lembaga tersendiri, dipimpin oleh seorang yang mungkin setingkat menteri. Tugasnya menyelamatkan lingkungan kehidupan. Dulu waktu Bang Ali memimpin Jakarta sudah dicoba dilembagakan, tapi baru tahap semacam kantor perwakilan di Jakarta.
Pidato Bang Ali Sadikin
Sebagai mantan perwira tinggi marinir, Ali Sadikin mengaku cukup prihatin dengan kemampuan dan kondisi Tentara Nasional Indonesia saat ini. Asrama tempat tinggal prajurit amat parah. Sementara sumbangan dari Presiden Megawati untuk asrama dipersoalkan. Ia menanyakan, apa sih sebenarnya maunya DPR itu. Bukan cuma kesejahteraan tentara yang turun, peralatan TNI pun sekarang kurang sekali. Kemampuan TNI sekarang sudah tertinggal dari Singapura dan Malaysia. “Apakah kita tidak malu?” tanyanya.
Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana diperolehnya bukan karena ia sering bertemu Megawati. Justru ia terakhir kali bertemu Mega ketika masih menjadi wakil presiden. Sedangkan pertemuan dengan suami Mega, Taufiq Kiemas, terjadi ketika Taufik datang menjenguknya. Kesempatan itu digunakan untuk membicarakan nasib tahanan politik dari Angkatan Laut yang jumlahnya sekitar 300 orang. Sebagai ketua tim advokasi tahanan politik Angkatan Laut, Ali minta nama mereka direhabilitasi, karena mereka ditahan belasan tahun tanpa diadili.
Hasil pembicaraan itu dianggapnya ada kemajuan. Ada beberapa nama yang berhasil direhabilitasi, tetapi belum semuanya. Mereka itu, menurutnya, bukan PKI. “Tetapi ada pengkhianatan dan dibikin-bikin dan memang ada perintah dari atasan saat itu agar dihabiskan sejumlah orang sekian banyak. Ini yang saya perhatikan. Saya tidak ingin membawa dosa kalau saya mati. Ini kalau tidak diselesaikan, akan sampai ke anak cucu. Ini suatu kejahatan yang bukan main," demikian pidato tidak resmi Bang Ali.
Ia juga berbicara tentang nasib nama Bung Karno yang namanya belum dipulihkan karena ada beberapa Ketetapan MPRS XXXIII Tahun 1967 yang tidak dicabut. "Seperti nasib Bung Karno sekarang, DPR lepas tangan. Katanya ini enmalig, apa itu enmalig. Padahal, dalam Ketetapan MPRS dikatakan pemerintah harus menyelesaikan secara hukum.”
Menilai kehidupan saat ini yang dianggap mulai stabil, Bang Ali justru mempertanyakannya. “Apanya yang stabil? Hidup rakyat itu bukan semata-mata politik, tapi ekonominya. Dolar turun, tetapi harga kok naik terus. Orang saling bunuh, perampokan segala macam, itu karena mereka lapar.”
Untuk itu, ia meminta pemerintah lebih memperhatikan persoalan rakyat di bawah. "Sekarang berat. Negaranya dalam keadaan susah. Para politikus bertengkar terus, tidak memikirkan rakyat. Nafsunya untuk mendapatkan kekayaan begitu hebat. Lihat pegawai negeri ABRI itu (maksudnya TNI sekarang-Red), gajinya berapa? Mungkin hanya cukup untuk makan lima hari, seperti kalian wartawan. Sementara itu, beberapa orang lainnya mendapatkan penghasilan puluhan juta," ujarnya.
Bagaimana hubungan Bang Ali dengan keluarga Bung Kamo? Dengan bangga Bang Ali menanyakan, siapa yang membangun rumah untuk Megawati, Guruh, atau Sukmawati? Ia juga menjawab pertanyaan itu bahwa Pemda DKI lah yang membuat rumah mereka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juga izin pemilikan pompa bensin. Semua itu dilakukan ketika ia masih menjabat Gubernur DKI. Guruh Soekarnoputra pun mendapat bagian. Pemberian itu dimaksudkan sebagai bekal hidup anak mantan presiden. Ia pun membandingkan dengan anak mantan Presiden Soeharto yang sekarang punya ratusan perusahaan.
Meskipun pada waktu Presiden Soeharto berkuasa ia pernah dicekal, namun hal itu tak jadi halangan untuk menjalin tali silaturahmi. Misalnya, lebaran tahun 2001 ia datang ke rumahnya. Pada saat itu ada Ali Alatas (bekas Menteri Luar Negeri). Karena waktu itu Pak Harto sudah tidak bisa bicara, jadinya dua Ali yang ngobrol (Ali Sadikin dan Ali Alatas). Setelah itu mereka makan hidangan Lebaran.
Pencekalan itu ternyata tidak membuatnya sakit hati. Ia ikhlas, malah mengaku untung dicekal. Karena pencekalan itu anak, istri, dan dirinya sendiri tidak bisa ke luar negeri, malah bisa menghemat. Selama hidupnya, ia belum pernah bersama anak-anak rekreasi ke luar negeri. Di dalam negeri pun hanya sekali, itu pun ke Bali.
Pengalaman, ketokohan, dan kematangannya sebenarnya merupakan modal besar baginya untuk dapat mendirikan salah satu partai politik atau bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Namun, ia tidak mau melakukan itu. Tawaran dari partai politik tidak hanya satu tapi beberapa kali datang dari partai berbeda. Namun ia menolak itu semua dengan alasan ingin mandiri.
Lain parpol lain pula dengan Petisi 50, forum diskusi kritis yang dibidaninya tahun 1980 yang menyebabkannya dicekal pemerintahan Orde Baru. Sebagai pendiri Petisi 50, Bang Ali berminat mengadakan diskusi lagi. Menurutnya, misi Petisi 50 adalah mengajarkan demokrasi yang sebenarnya yaitu untuk memperbaiki nasib bangsa. Bukan untuk jadi presiden.
Ketika ditanyakan, siapa kira-kira yang pantas menjadi presiden setelah Pemilu 2004, dengan lugas ia menjawab, “Nurcholish Madjid (sambil mengacungkan jempol).” Menurutnya, sosok Cak Nur adalah yang terbersih dan paling memiliki harapan untuk perbaikan masa depan bangsa di antara calon presiden lainnya. Bang Ali memandang positif ketika Cak Nur mengeluarkan pernyataan pembubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Karena kenyataannya yang korupsi banyak orang HMI.
Sejak tahun 1959 hingga 1977, Ali Sadikin memegang beberapa jabatan seperti Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan terakhir Gubernur Jakarta selama 11 tahun.
Setelah tahun 1977, namanya menjadi populer karena menjadi tokoh Petisi 50 yang menentang secara terbuka pemerintahan rezim Soeharto. Ia dicekal, tetapi tidak pernah dipenjara atau diajukan ke pengadilan.
Selama empat tahun terakhir ini ia tidak banyak melakukan kegiatan fisik, termasuk menghindari datang ke resepsi-resepsi atau ceramah-ceramah. "Ini perintah dokter dan saya berdisiplin terhadap menu makanan. Untuk datang ke acara seperti di istana ini, sebenarnya saya juga tidak diperbolehkan. Maka sebaiknya saya tidak diundang lagi ke sini," ujarnya.
Kegiatan terakhir yang banyak dilakukan adalah mengkliping koran dan menggarisi kalimat-kalimat di artikel koran dengan stabilo. Sampai kini setiap pagi ia masih terus membaca paling tidak 30 koran.
Akan tetapi, kegembiraan yang dimiliki Ali Sadikin ialah kebersamaannya setiap saat dengan putra bungsunya, yaitu Yasser Umarsyah Sadikin, ini hadiah dari Tuhan yang tiada taranya.
Jenazah Ali Sadikin
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, yang akrab dipanggil dengan Bang Ali, meninggal dunia dalam usia 82 tahun, Selasa 20 Mei 2008 pukul 17.30 WIB di RS Gleneagles, Singapura. Letnan Jenderal TNI KKO-AL (Purn), itu meninggal setelah dirawat selama sebulan di RS Gleneagles.
Selamat tinggal Pak, semoga Arwah Beliau dapat diterima disisi Allah SWT.
